Home » , » SYARAT-SYARAT MUJTAHID

SYARAT-SYARAT MUJTAHID

Written By Ikadi Palu on Kamis, 28 Juni 2012 | 11.58


Pengertian Ijtihad dan Mujtahid
Secara etimologis, kata mujtahid adalah ism fā’il  dari bentuk maṣdar “ijtihād” yang berasal kata al-jahd, dari akar kata "ج – هـ - د"  dan mengandung makna “kesulitan (al-masyaqqah), batas dan tujuan (al-nihāyah wa al-gāyah), keluasan dan beban (al-wus’ wa al-ṭāqah)”.[1] Menurut bahasa, ijtihād sendiri bermakna "بذل غاية الجهد فى الوصول إلى أمر من الأمور، أو فعل من الأفعـال" (memaksimalkan segenap tenaga untuk sampai kepada suatu urusan atau pekerjaan).[2] Dalam istilah para ahli usul fikih, ijtihad adalah:
 "بذل الجهد للوصول إلى الحكم الشرعي من دليل تفصيلي من الأدلة الشرعية."[3]
(Memaksimalkan/mengerahkan segenap tenaga untuk sampai kepada hukum syarak dari dalil-dalilnya yang terperinci).
            Verba yajtahid (berijtihad) dan nomina ijtihād dapat ditemui secara dini pada bagian awal kitab-kitab fikih, khususnya pada bab ṭahāra, ṣalāt, dan ṣiyām. Dalam bab-bab itu ditemukan frase semisal “berijtihad menentukan bejana tempat air bersih”, “berijtihad menentukan masuknya waktu salat”, “berijtihad menentukan arah kiblat”, serta “berijtihad memastikan awal bulan Ramadan”. Dalam hal-hal tersebut, term ijtihad mengandung pengertian “suatu upaya pemikiran yang sungguh-sungguh untuk menegaskan suatu persangkaan kuat (ẓann) yang didasarkan suatu petunjuk yang diberlakukan dalam hal bersangkutan.”[4]
            Masalah ijtihad juga akan didapatkan dalam Bāb al-Qaḍā` (peradilan). Akan ditemukan pada bab ini—dalam kitab fikih mana pun—ijtihad merupakan salah satu persyaratan bagi seorang hakim. Dalam hal ini, term ijtihad mempunyai konotasi makna terbatas dan tertentu (istilah teknis). Makna ijtihad pada tataran tersebut  berimplikasi makna:
... penguasaan atas ilmu-ilmu tertentu dengan tingkat kecerdasan tertentu dan dengan tingkat kecerdasan tertentu, yang memungkinkan seseorang mampu mengolah sumber-sumber hukum dan melakukan penalaran yang didasarkan pada kaidah-kaidah ilmiah, dan sampai kepada kesimpulan/pendapat yang bersifat persangkaan kuat, yang dirumuskan dalam suatu diktum hukum.[5]
Orang-orang yang mampu menetapkan hukum dalam pengertian ijtihad khusus inilah—dalam makalah ini—yang dimaksud dengan mujtahid.
            Dari uraian di atas, tampak jelas bahwa ijtihad/mujtahid mempunyai dua pengertian, yakni (1) umum (tidak terbatas) dan (2) khusus dan terbatas. Dalam pengertian umum, ijtihad mengacu kepada penalaran (upaya pemikiran) untuk menentukan pilihan ketika seseorang tidak mamiliki pegangan yang meyakinkan sehubungan dengan pelaksanaan ibadah ataupun muamalah tertentu, sehingga ia harus mempunyai sangkaan kuat yang dapat dijadikannya pegangan dalam kegiatan tersebut. Ijtihad dalam perspektif ini merupakan keharusan individual (fardu ain) yang menyangkut kepentingan diri-sendiri.
            Sedangkan, ijtihad/mujtahid dalam pengertian terbatas mengacu kepada penalaran ilmiah dan merupakan technische term, sehingga aktivitas ini sulit “dibebankan” kepada setiap orang. Orang yang mampu berijtihad “syarat-syarat teknis” tersebutlah yang dimaksudkan sebagai mujtahid dalam definisi ini.[6]
Ruang Gerak Ijtihad
            Allah swt. adalah pemilik hukum setiap masalah, namun banyak di antara masalah-masalah itu yang dibiarkan oleh-Nya tanpa ada ketentuan hukumnya. Dia hanya menunjukkan tanda-tanda serta cara-cara untuk membimbing para mujtahid untuk menggali ketentuan hukumnya. Apabila peristiwa yang hendak ditetapkan hukumnya itu telah dirunjuk oleh dalil ṣarīḥ yang dipastikan datangnya dari al-Syāri’ (qaṭ’iy al-wurūd) dan pasti penunjukkannya kepada makna tertentu (qaṭ’iy al-dalālah), dalam hal seperti ini tidak berlaku ijtihad padanya.
            Ada pun peristiwa-peristiwa yang masuk dalam wilayah ijtihad adalah:
(1)     Peristiwa-peristiwa yang ditunjuk oleh nas (naṣ) yang ẓannī al-wurūd (hadis-hadis āhād) dan ẓannī al-dalālah (nas Alquran yang masih dapat ditafsirkan atau ditakwilkan);
(2)     Peristiwa-peristiwa yang tidak ada nasnya sama sekali. Peristiwa-peristiwa semacam ini dapat diijtihadkan dengan leluasa.
(3)     Peristiwa-peristiwa yang suadah ada nasnya yang qaṭ’iy al-ṡubūt dan qaṭ’iy al-dalālah. Yang terakhir ini khusus dijalankan oleh ‘Umar ibn al-Khaṭṭāb r.a. Beliau meneliti nas-nas tersebut tentang tujuan al-Syāri’ dalam menetapkan hukum, kemudian menerapkan ijtihad padanya, sekali pun sudah memiliki nas yang qaṭ’iy.
Syarat-Syarat Mujtahid
Pintu ijtihad selalu terbuka pada setiap masa, dengan perkembangan, ijtihad selalu diperlukan. Namun demikian tidak berarti setiap orang boleh melakukan ijtihad. Akhir-akhir ini, sebagian cendekiawan Islam merasa berhak dan mau berijtihad, tanpa melihat kesulitan proses ijtihad. Masalah ijtihad sebenarnya bukan mau atau tidak mau, tetapi persoalan mampu atau tidak mampu. Memaksa orang yang tidak mampu untuk berijtihad mengundang bahaya, sebab untuk melakukan ijtihad seseorang harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang bisa membawa ke derajat mujtahid.
Pada umumnya, syarat-sayat ijtihad yang dikemukakan oleh para ulama usul fikih berfokus pada empat hal.
Pertama, memiliki pengetahuan bahasa Arab dengan segala cabangnya. Hal itu harus ditunjang oleh pengkajian dan penelaahan seluk-beluk kesusasteraan Arab baik yang berbentu prosa maupun puisi.
Kedua, mengetahui nas-nas Alquran perihal hukum-hukum syarak yang dikandungnya, ayat-ayat hukumnya, dan cara meng-istinbāṭ-kan hukum darinya. Mujtahid juga harus mengetahui asbāb al-nuzūl, nāsikh wa al-mansūkh, serta tafsir dan takwil dari ayat-ayat yang di-istinbāṭ-kan.
Ketiga, mengetahui nas-nas hadis. Mujtahid harus mengetahui hukum syariat yang didatangkan oleh hadis dan mampu mengeluarkan hukum mukalaf darinya. Di samping itu, ia juga dituntut mengetahui derajat dan nilai hadis.
Keempat, mengetahui maqāṣid al-syarī’ah, tingkah laku dan adat kebiasaan manusia yang mengandung maslahat dan madarat, serta ‘illat hukum dan dapat menganalogikan peristiwa dengan peristiwa yang lain.[7]
Dalam kitab Uṣūl al-fiqh, Muḥammad Abū Zahrah mengajukan delapan syarat, yaitu (1) mengetahui bahasa Arab, (2) mengetahui ilmu Alquran; nāsikh dan mansūkh-nya, (3) mengetahui dengan baik sunnah, (4) mengetahui posisi-posisi ijmak dan kontroversialitas, (5) mengetahui analogi (al-qiyās), (6) mengetahui maqāṣid al-aḥkām, (7) memiliki pemahaman dan pandangan yang sehat, dan (8) memiliki niat yang niat dan iktikad yang bersih dan lurus.[8]
Muhammad Musa Tawana dalam bukunya yang berjudul al-ijtihad mengelompokkan syarat-syarat mujtahid ke dalam beberapa bagian berikut rinciannya.
Pertama, persyaratan umum (al-syurū al-‘āmmah), yang meliputi: (1) balig, (2) berakal sehat, (3) kuat daya nalarnya, dan (4) beriman atau mukmin.
Kedua, persyaratan pokok (al-syurū al-asāsiyyah), yaitu syarat-syarat mendasar yang menuntut mujtahid supaya memiliki kecakapan berikut: (1) mengetahui Qur’an, (2) memahami sunnah, (3) memahami maksud-maksud hukum syariat, dan (4) mengetahui kaidah-kaidah umum (al-qawā’id al-kulliyāt) hukum Islam.
Ketiga, persyaratan penting (al-syurū al-hāmmah). Syarat-syarat ini mencakup: (1) menguasai bahasa Arab, (2) mengetahui ilmu uṣul al-fiqh, (3) mengetahui ilmu mantik atau logika, dan (4) mengetahui hukum asal suatu perkara (al-barā’ah al-aṣliyyah).
Keempat, persyaratan pelengkap (al-syurū al-takmīliyyah) yang mencakup: (1) tidak ada dalil qaṭ’iy bagi masalah yang diijtihadi, (2) mengetahui tempat-tempat khilafiyah atau perbedaan pendapat, dan (3) memelihara kesalehan dan ketakwaan diri.[9]

Simpulan

Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan pada bab terdahulu adalah sebagai berikut:
1.    Ijtihad dilakukan oleh mujtahid untuk mengeluarkan hukum berdasarkan Kitāb Allāh dan Sunnah Rasūl. Namun, tidak semua orang dapat berijtihad begitu saja dan mengeluarkan fatwa. Untuk mencapai derajat mujtahid, seseorang harus memenuhi syarat-syarat tertentu.
2.    Syarat-syarat pokok yang disepakati oleh para ulama uṣūl fiqh dalam hal ini ada empat: (a) memiliki pengetahuan bahasa Arab dengan segala cabangnya, (b) mengetahui nas-nas Alquran perihal hukum-hukum syarak yang dikandungnya, (c) mengetahui nas-nas hadis, dan (d) mengetahui maqāṣid al-syarī’ah.
3.     Di samping yang empat yang disebutkan, di kalangan ulama ada yang menetapkan syarat-syarat lain yang masing-masing—secara katagoris—dapat disebut sebagai (a) syarat-syarat umum (kuat daya nalar dan baik akidahnya), (b) syarat-syarat penting (seperti mengetahui usul fikih dan menguasai logika), dan (c) syarat-syarat pelengkap (seperti mengetahui tempat-tempat ijmak dan perbedaan pendapat).

Saran

Lemahnya pemahaman umat hari ini terhadap hukum islam—tidak dapat dinafikan—merupakan akibat dari lemahnya penguasaan mereka terhadap sejumlah ilmu bantu yang telah diletakkan dasar-dasarnya dengan begitu kuat oleh para ulama dalam kitab-kitab turaṡ yang telah mereka susun. Oleh karena itu, Program Pascasarjana perlu memprogramkan takhaṣṣus pengkajian kitab-kitab yang dimaksud. Tradisi ilmiah ini penting untuk dilembagakan agar umat ini terhindar baik dari sifat ta’aṣṣub maupun tasahhul dalam memandang hukum-hukum agama dan mengeluarkan mereka dari kejumudan berpikir. (Agustan Ahmad)



Endnotes        
[1]Majma’ al-Lugah al-‘Arabiyyah, al-Mu’jam al-Wasīṭ, Jilid I, (Istanbul: al-Maktabah al-Islāmiyyah, t.th.), h. 142; Ahmad Warson Munawwir, al-Munawwir, (t.t.: t.p., t.th.), h. 234; dan Khālid Ramaḍān Ḥasan, Mu’jam Uṣūl al-Fiqh, Cet. I, (Mesir: al-Rauḍah, 1998),h. 21.
[2]Muḥammad Abū Zahrah, Uṣūl al-Fiqh,  (t.t.: Dār al-Fikr al-‘Arabiy, t.th.), h. 379.
[3]‘Abd al-Wahhāb Khallāf, ‘Ilm Uṣūl al-Fiqh, Cet. XII, (t.t.: Dār al-Qalam, 1987), h. 216.   
[4]Ali Yafie, Menggagas Fiqih Sosial (Cet. II; Bandung: Mizan, 1994), h. 84.
[5]Ibid., h. 85.
[6]Dari aspek operasionalnya, ijtihad dibedakan atas (1) ijtihad fardiy dan (2) ijtihad jamā’iy. Setiap ijtihad yang belum atau tidak memperoleh persetujuan dari para mujtahid terhadap suatu masalah disebut ijtihad fardiy. Sebaliknya, ijtihad jamā’iy adalah setiap ijtihad yang telah mendapat persetujuan dari para mujtahid terhadap suatu masalah.

[7]Mukhtar Yahya dan Fatchrrahman, Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami, Cet. I, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1986), h. 382—383. Bandingkan dengan ‘Abd al-Wahhāb Khallāf, Op.cit., h. 218—219.
[8]Muḥammad Abū Zahrah, Op.cit., h. 380—388. 
[9] Pengertian dan Syarat-Syarat Mujtahid”, (http://kajad-alhikmahkajen.blogspot.com)  diakses pada Jumat, 11/03/2011.

Share this article :

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. IKADI PALU - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website
Proudly powered by Blogger