ANKARA -- Perlahan tapi pasti doktrin sekulerisme mulai tersisihkan di Turki. Sebaliknya, studi Alquran di sekolah umum mulai digalakan di negara dua benua tersebut.
Perubahan itu rupanya dicium Uni Eropa yang tak berdiam diri terhadap langkah yang diambil Turki. Uni Eropa pun mengekspresikan kekhawatirkannya terkait perubahan itu.
Uni Eropa menuduh Ankara menggunakan kekuasaan untuk secara perlahan menyingkirkan sekularisme Turki dengan memperkenalkan studi Alquran di sekolah umum. Mereka juga menuduh Ankara menurunkan batas usia, dimana orang tua dapat menyekolahkan anaknya ke sekolah agama Islam. Langkah lain yang jadi pengamatan Uni Eropa adalah reaksi keras Pemerintah Turki terkait aborsi.
Anggota Komisi Pembesaran Uni Eropa, Stefan Fuele, Kamis (7/5) kemarin, mengungkapkan keprihatinannya terkait dengan meningkatnya penahanan terhadap anggota parlemen, akademisi dan mahasiswa serta kebebasan pers. “Hal ini menghambat Turki untuk menjadi anggota Uni Eropa,” kata dia seperti dikutip middleeastonline.com, Selasa (12/6).
Hal lain yang menjadi perhatian Uni Eropa adalah adanya rencana Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) pimpinan Perdana Menteri, Reccep Tayyip Erdogan yang berusaha untuk meluncurkan saluran televisi Islam dan proposal pembangunan tempat ibadah di ruang publik seperti teater dan opera.
Kepala Delegasi Uni Eropa, Jean Maurice Ripert mengatakan, perubahan yang dilakukan tidak sesuai dengan semangat sekularisme Turki. “Sejumlah politisi membuat perbandingan yang tidak sesuai,” imbuhnya.
Turki saat ini tengah menyiapkan RUU untuk memangkas batas waktu aborsi dari 10 pekan menjadi empat dan enam pekan. Ribuan perempuan dikabarkan menolak rencana tersebut.
Perubahan itu rupanya dicium Uni Eropa yang tak berdiam diri terhadap langkah yang diambil Turki. Uni Eropa pun mengekspresikan kekhawatirkannya terkait perubahan itu.
Uni Eropa menuduh Ankara menggunakan kekuasaan untuk secara perlahan menyingkirkan sekularisme Turki dengan memperkenalkan studi Alquran di sekolah umum. Mereka juga menuduh Ankara menurunkan batas usia, dimana orang tua dapat menyekolahkan anaknya ke sekolah agama Islam. Langkah lain yang jadi pengamatan Uni Eropa adalah reaksi keras Pemerintah Turki terkait aborsi.
Anggota Komisi Pembesaran Uni Eropa, Stefan Fuele, Kamis (7/5) kemarin, mengungkapkan keprihatinannya terkait dengan meningkatnya penahanan terhadap anggota parlemen, akademisi dan mahasiswa serta kebebasan pers. “Hal ini menghambat Turki untuk menjadi anggota Uni Eropa,” kata dia seperti dikutip middleeastonline.com, Selasa (12/6).
Hal lain yang menjadi perhatian Uni Eropa adalah adanya rencana Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) pimpinan Perdana Menteri, Reccep Tayyip Erdogan yang berusaha untuk meluncurkan saluran televisi Islam dan proposal pembangunan tempat ibadah di ruang publik seperti teater dan opera.
Kepala Delegasi Uni Eropa, Jean Maurice Ripert mengatakan, perubahan yang dilakukan tidak sesuai dengan semangat sekularisme Turki. “Sejumlah politisi membuat perbandingan yang tidak sesuai,” imbuhnya.
Turki saat ini tengah menyiapkan RUU untuk memangkas batas waktu aborsi dari 10 pekan menjadi empat dan enam pekan. Ribuan perempuan dikabarkan menolak rencana tersebut.
Tak hanya itu, Turki juga berencana mengaktifkan kembali Masjid Aya Sophia sebagai tempat ibadah umat Muslim. Turki juga membangun Masjid Agung di Istanbul, yang nantinya bakal menjadi landmark baru kota tersebut. Oleh para pengkritik Erdogan, kebijakan itu dinilai mempromosikan Islam dan merusak tradisi sekuler Turki.
Sumber:Republika
Tidak ada komentar:
Posting Komentar